Penjabat Gubernur dorong Sulbar bangun kemandirian ekonomi

"Tujuannya, membangun kemandirian ekonomi di Sulbar,"

Mamuju (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik mendorong agar daerah itu menghilangkan budaya ketergantungan dari pemerintah pusat, sehingga mampu menjadi daerah dengan sistem mandiri

"Tujuannya, membangun kemandirian ekonomi di Sulbar," kata Akmal Malik pada musrenbang Provinsi Sulbar tahun 2023 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.

Ia menyampaikan, persoalan utama di Sulbar itu adalah persoalan ekonomi.

"Sejatinya, daerah otonom hal yang utama itu bagaimana daerah ini bisa tumbuh menjadi daerah dengan sistem mandiri, meskipun itu tidak mudah," ujar Akmal Malik.

Terkait pelaksanaan musrenbang, Penjabat Gubernur menyampaikan bahwa perencanaan yang baik adalah yang bisa memberikan dampak dan dirasakan masyarakat, dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.

"Yang harus dilakukan, yaitu mengatasi kemiskinan ekstrem dan stunting, dengan melakukan penguatan ekonomi. Saya minta, perencanaan harus lebih terarah dan terukur, fokus pada permasalahan yang ada," ucap Akmal Malik.

Sementara, Kordinator Tim Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting Sulbar Muhammad Hamzih menilai, program pola asuh yang melibatkan pejabat untuk melakukan pendampingan, sangat efektif dalam percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi Provinsi Sulbar, seperti kualitas SDM yang masih rendah, angka kemiskinan ekstrem yang masih tinggi dan stunting lanjut Muhammad Hamzih, harus menjadi perhatian serius semua pihak.

"Diperlukan upaya keras dan dukungan seluruh pihak untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting. Kolaborasi dan sinergi merupakan kunci mengintervensi keduanya," terang Muhammad Hamzih.

Ia menyampaikan, melalui tim percepatan stunting, timnya telah melakukan intervensi pada dua lokus yaitu Desa Sumare dan Desa Rangas.

"Melalui data desa presisi sebanyak 37 ibu hamil anemia, 23 balita underweight, 105 balita weight faltering dan 153 wisting dengan jumlah 316 jiwa yang harus diintervensi melalui program pola asuh," ujar Muhammad Hamzih.

Beberapa program yang kini dilakukan sesuai arahan Penjabat Gubernur lanjutnya, yaitu melakukan percepatan penurunan stunting, kordinasi data juga dilakukan dengan melihat data desa desa presisi, melakukan intervensi dengan menentukan titik intervensi.

"Gubernur juga meminta agar dilakukan pemberian bantuan seperti telur, susu, beras untuk mencegah stunting dan kemiskinan ekstrem," kata Muhammad Hamzih.
.
Musrenbang yang mengangkat tema 'Peningkatan Ekonomi Inklusif dan Daya Saing Nasional' itu juga dirangkaikan peluncuran program kakak asuh untuk pencegahan dan penurunan angka stunting berbasis data desa presisi Provinsi Sulbar.